private_property_t_shirtSetiap ideologi seharusnya punya konsep ekonomi, dan setiap konsep ekonomi pasti bicara tentang kepemilikan (properti). Definisi tentang properti ini bisa diibaratkan seperti sebuah fondasi bagi bangunan sistem ekonomi. Oleh karena itu -menurut hemat saya- mempelajari konsep properti adalah langkah awal untuk memahami kompleksitas cara kerja sebuah sistem ekonomi.

Baiklah, pada tulisan sebelumnya (Sharianomics: Prolog) kita sudah membahas snapshot sistem ekonomi (Islam), yang terdiri dari tiga pilar utama; properti, konsumsi-produksi, dan distribusi. Pada tulisan ini saya akan membahas pilar yang pertama: Properti.

Oh ya pada tulisan sebelumnya saya juga sudah menyebutkan bahwa rumusan apa pun yang mengatasnamakan ideologi (termasuk properti), seharusnya memiliki koherensi dengan pandangan hidup ideologi tersebut. Mari kita lihat bersama bagaimana hal ini bekerja pada sistem ekonomi Kapitalis.

Sistem ekonomi Kapitalis didusun berdasarkan pandangan hidup sekuler –seperation of church and state– yang kemudian melahirkan faham liberal dimana manusia berhak hidup bebas tanpa perlu tunduk oleh ketentuan agama, baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Nah, kebebasan dalam konteks ekonomi ini bertumpu kepada dijaminnya kebebasan dalam kepemilikan individu. Seperti pada definisi di bawah ini:

Capitalism is an economic system in which wealth, and the means of producing wealth, are privately owned and controlled rather than state owned and controlled (Arleen J. Hoag, John H. Hoag. Introductory Economics. World Scientific, 2006. pp 43-44).

Menurut Kapitalisme, adanya kebebasan dalam kepemilikan individu adalah sebuah keniscayaan. Memang Kapitalisme mengakui kepemilikan umum yang biasanya identik dengan kepemililikan negara, namun itu minim sekali. Oleh karenanya, privatisasi dan cabut subsidi -seperti yang kita alami sekarang- sudah menjadi kiblat ekonomi yang wajib diikuti.

Berbeda dengan Kapitalisme, Komunisme melihat kepemilikan individu justru menjadi awal dari bencana. Mengapa? Karena pandangan hidup mereka, dialektika materialisme, meyakini bahwa kepemilikan individu adalah sebuah bentuk eksploitasi kaum borjuis atas buruh, yang harus direbut (seperti yang terjadi pada revolusi Bolsheviks, Rusia 1917) lalu dihilangkan sehingga akhirnya tercipta masyarakat komunis. Seperti yang dinyatakan sendiri oleh Marx dalam Communist Manifesto:

In this sense, the theory of the Communists may be summed up in the single sentence: Abolition of private property (Communist Manifesto, Chapter 2).

Jika Kapitalisme dengan asas sekulerisme-liberalisme-nya merumuskan kepemilikan individu adalah yang utama sedangkan kepemilikan umum/negara hanyalah sebagai pelengkap, kemudian Komunisme dengan dialektika materialisme-nya merumuskan kepemilikan individu harus dihapuskan untuk kemudian dijadikan milik umum/publik, lalu bagaimana rumusan Islam?

In contrast with Capitalism yang mensterilkan peran agama. Islam justru berangkat dari agama. Konsep tentang kepemilikan dalam Islam beranjak dari pandangan hidup yang meyakini bahwa semuanya yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT. Maka klaim kepemilikan oleh manusia, sejatinya adalah apa-apa yang yang telah diberikan dan diizinkan oleh Allah SWT untuk dimiliki manusia. Dari mana izin itu kita peroleh? Tentu dari informasi-informasi-Nya: Al-Quran dan Al-Hadist. Dari penelaahan kedua sumber tadi maka konsep properti dalam Islam mencakup tiga jenis: Kepemilikan individu (private property), kepemilikan umum (public property) dan kepemilikan negara (state property). Mari kita tengok satu per satu.

Kepemilikan Individu (milkiyyah fardiyyah)

Adalah harta yang kita miliki yang diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah Islam seperti bekerja, mendapatkan warisan, atau pemberian cuma-cuma yang halal seperti hadiah teman atau subsidi negara. Lalu apakah dalam Islam ada pembatasan banyaknya harta yang boleh dimiliki? Tidak, Islam tidak membatasi banyaknya harta (kamiyah), Islam hanya membatasi cara-cara memperoleh harta tersebut (kaifiyah). Bandingkan dengan Kapitalisme yang basically tidak membatasi kedua-duanya, baik tata cara ataupun banyaknya harta yang bisa diperoleh. Berbeda lagi dengan Komunisme yang membatasi jumlah harta yang bisa dimiliki oleh individu, sebatas apa yang menjadi kebutuhannya (from each according to his ability, to each according to his needs).

Pengakuan terhadap kepemilikan individu akan berdampak pada berputarnya roda perekonomian dan terdistribusikannya pendapatan. Dengan asumsi ini, sangat sulit untuk menerima konsep penghapusan kepemilikan individu ala Komunisme. Bisakah kita membayangkan ada orang yang mau bekerja keras tapi tidak boleh memiliki lebih dari yang dibutuhkan? Bagaimana pun juga ini adalah ekonomi, dan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari konsep insentif. Namun tidak adanya pembatasan terhadap kepemilikan individu juga berbahaya, yang hanya akan memperkaya si kaya dan mempermiskin si miskin. Maka yang dibutuhkan sebenarnya adalah regulasi properti, mana yang boleh dimiliki individu mana yang tidak boleh.

Kepemilikan Umum (milkiyyah ‘ammah)

Adalah ketentuan Allah SWT terhadap hal-hal yang wajib dimiliki secara bersama-sama dan tidak boleh dimiliki secara perseorangan. Konsep kepemilikan umum ini bersasarkan Hadist Rasulullah SAW yang menjelaskan: “Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput (termasuk hutan) dan api (everything which flamable)” (HR Ahmad dan Abu Dawud). Maka SDA berupa kekayaan alam yang ada di dalam perut bumi (gas alam, minyak, bahan tambang), kekayaan laut, dan hutan. Termasuk juga berbagai fasilitas umum seperi jalan, tempat ibadah serta sarana publik lainnya.Maka Negara Khilafah nantinya tidak akan pernah menjadikan hal-hal tadi sebagai komoditas dan menyerahkannya kepada individu atau swasta.

Hal ini sangat berbeda dengan Kapitalisme yang tidak mengenal konsep seperti ini, karena basis sitem ekonomi mereka adalah kepemilikan individu (private individuals and coporate firms). Semuanya boleh dimiliki secara privat dan dijadikan komoditas bisnis, apakah itu minyak bumi (yang dikelola Exxon, Shell, Caltex), bahan tambang (Freeport, Newmount), hutan (perusahaan HPH), ataupun jalan tol (perusahaan pengelola jalan tol), dan lain sebagainya.

Lalu negara pun berperan menyiapkan “karpet merah” bagi korporasi itu lewat berbagai perundang-undangan yang ada. Seperti UU “Liberalisasi Migas” No. 22 Tahun 2001, UU HPH No. 5 Tahun 1990 dan UU No. 41 Tahun 1999, UU Penanaman Modal Asing No. 25 Tahun 2007, dan lain sebagainya. Padahal potensi SDA kita sungguh besar, betapa makmurnya rakyat jika semuanya itu dikembalikan kepada mereka, minus operational cost tentunya. Mestinya dengan dilarangnya individu memiliki komoditas-komoditas tadi, akan berdampak pada tidak terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang saja, seperti yang nampak pada fakta berikut:

Jangan kaget, setiap bulan empat Big Boss Freeport, termasuk salah satunya putra Indonesia, paling tidak menerima Rp 126,3 miliar lebih. Hal ini berarti dalam setiap menit, mereka menerima duit sebesar Rp 3 juta. Bandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua tahun 2006 sebesar Rp 150,7 miliar (Kantor Berita Reuters 1/3/2006).

Kepemilikan Negara (milkiyyah daulah)

Adalah berbagai pos pemasukan APBN Khilafah yang berdasarkan syariah Islam seperti fai, kharaj, jizyah dan lain sebagainya. Jika dalam Kapitalisme kepemilikan umum dan kepemilikan negara tidak begitu dibedakan, maka dalam Islam keduanya dibedakan. Sekalipun kedua-duanya dikelola dan didistribusikan oleh negara, tapi semua yang menjadi milik umum sepenuhya harus dikembalikan kepada rakyat, dan tidak boleh memberikan kepada pihak tertentu saja (misalnya petani), atau menyimpannya. Sedangkan pos yang menjadi milik negara pemanfaatannya dibebaskan kepada negara itu sendiri. Sebagai contoh, negara bisa memberikan semacam BLT kepada petani yang gagal panen, dan tidak memberikan kepada segmen masyarakat yang lain. Atau bahkan negara juga boleh tidak membelanjakannya sama sekali dengan alasan untuk cadangan devisa misalnya (yang mana hal ini tidak berlaku pada kememilikan umum, karena itu hak rakyat yang harus dikembalikan kepada mereka sepenuhnya).

Seperti yang saya sebutkan di awal, konsep tentang kepemilikan (properti) menjadi dasar bagi bangunan sistem ekonomi. Jika konsep propertinya rapuh, maka akan rapuh pula sistem ekonominya. Pada tulisan berikutnya saya akan menjelaskan pilar kedua dari sistem ekonomi Islam: Konsumsi dan produksi.

(sumber gambar: rlv.zcache.com/private_property_t_shirt-p235035825732209243trlf_400.jpg)